Rapat Paripurna Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah 2024
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Sidang Paripurna Badan anggaran DPRD kabupaten lombok tengah terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024. Bismillah hirrohmanirrohim
Yang kami hormati: Bupati/wakil bupati lombok tengah;
sdr.
pimpinan beserta segenap anggota DPRD kabupaten lombok tengah
Sdr.
Anggota forum koordinasi pimpinan daerah(forkopimda)kabupaten lombok tengah dan ketua pengadilan negri lombok tengah;
Sdr.sekertaris daerah,para asisten sekda,staff ahli bupati beserta seluruh jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah kabupaten lombok tengah;
Rekan-rekan tenaga ahli fraksi,tenaga ahli AKD dan rekan-rekan insan pers,singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia,mengawali laporan badan anggaran DPRD kabupaten lombok tengah ini,Marilah kita panjatkan puji syukur kehahadirat allah swt,tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat,taufiq dan hidayah-nya kepada kita sekalian,sehingga pada hari ini,kamis tanggal 22 agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 17 safar 1446 hijriyah kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD kabupaten lombok tengah dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan Nota keuwangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
2.tengah tahun anggaran 2024.alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal’afiat.sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam,Nabi besar Muhammad saw,beserta keluarga,sahabat dan sekalian pengikutnya,semoga kita memperoleh syafa’at-nya amin ya robbalalamin.
hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu,tepatnya tanggal 5 agustus 2024 yang lalu,pemerintah daerah dan DPRD kabupaten lombok tengah telah menyepakati dokumen perubahan kebijakan umum anggaran(kupa)dan perubahan prioritas dan Plafon anggaran sementara(ppas) perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024.menindaklajuti kesepakatan bersama tersebut,pada tanggal 8 agustus yang lalu, wakil bupati lombok tengah telah menyampaikan penjelasan terhadap Nota keuawangan dan ranperda tentang perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024.secara normatif,amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuawangan daerah yang menyebutkan bahwa perubahan APBD di lakukan antara lain apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran anggaran antar unit organisation’s.antara kegiatan dan antar Jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus di gunakan dalam tahun berjalan.sebagaimanayang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023,terdapat penerimaan pembiyayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA)tahun anggaran 2023 serta adanya bagi keuntungan dari PT.amman mineral nusa tenggara(AMNT) dengan demikian,maka secara nomatif ,pengajuan ranperda tentang perubahan
3.anggaran 2024 telah memenuhi persyaratan yang di gariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.oleh karna itu,sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perubahan nya,maka badan anggaran DPRD kabupaten lombok tengah sebagai alat kelengkapan DPRD yang di berikan tugas membahas rancangan APBD dan perubahan nya,telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024.qfapun hasil pembahasan terhadap Nota keuangan dan ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1.perubahan pendapatan daerah di bandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2024,pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang awalnya berjumlah RP.2.559.279.559.643,00(2 trilingual 559 milyar 279 juta 559 ribu)
4.peningkatan sebesar Rp.161.959.361.00 (161 juta 959 ribu 361 rupiah)serta penyesuian penambahan target pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.61.835.030.512, 00(61 milyar 835 juta 30 ribu 512 rupiah)yang bersumber dari perolehan target bagi keuntungan dari PT,Amman mineral nusa tenggara(AMNT) sebesarRp.56.600.533.061.00(56 milyar 600 juta 533 ribu 61 rupiah)dan penambahan target pendapatan danq kapasitas JKN pada FKTP puskesmas BLUD sebesar Rp.2.734.497.451, 00 (2 milyar 734 juta 497 ribu 451 rupiah)serta pada RSUD praya sebesar 2,5 milyar.
B.pendapatan transfer target pendapatan transfer pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.205.147.328.268.00(2 trilingual 205 milyar 147 juta 328 ribu 268 rupiah)atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.811.058.596,00(2 milyar 811 juta 58 ribu 596 rupiah)dari target pendapatan pendapatan transfer pada APBD induk tahun anggaran 2024 yang sebesar.Rp.2.207.958.386.864.00(2 triliun 207 milyar 958 juta 386 ribu 864 rupiah) perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penyesuaian peningkatan besaran target pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.275.102.504,00(1 milyar 275 juta 102 ribu 504 rupiah),serta pengurangan pada pendapatan transfer antara daerah sebesar Rp.4.086.161.100.00(4 milyar 86 juta 161 ribu 100 rupiah)
C.lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD induk tahun anggaran 2024 yang sebesar
Target lain-lain pendapatan daerah yg sah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp.39.787.034.802.00(39 milyar 787 juta 34 ribu 802 rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.315.072.548.00(4 milyar 315 juta 72 ribu 548 rupiah dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD induk tahun anggaran 2024 yang sebesar
5.Rp.35.471.962.254,00(35 milyar 471 juta 962 ribu 254 rupiah).peningkatan ini bersumber dari lai-lain pendapatan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan pendapatan hibah di rencanakan sama dengan APBD induk 2024 sebesar 302 juta rupiah
2.perubahan b belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.105.085.651.068.00(105 milyar 85 juta 651 ribu 68 rupuah)dari semua belanja daerah yang di anggaran 2024 sebesar Rp.2.538.492 429.747.00(2 triliun 538 milyar 492 juta 429 ribu 747 rupiah menjadi sebesar Rp.2.643.578.080.815.00(2 triliun 643 milyar 578 juta 80 ribu 815 rupiah)hadirin sidang dewan yang kami hormati
Berdasarkan penyesuaian setruktur APBD,baik pada sisi pendapatan,belanja serta pembiayaan, dalam perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024 menghasilkan setruktur perubahan APBD sebagai berikut;
1.pebdapatan daerah di rencanakan sebesar Rp .2.625.280.563.468.00(2 triliun 625 milyar 280 juta 563 ribu 468 rupiah
2.belanja daerah di rencanakan sebesar Rp.2.643.578.080.815.00(2 triliun 643 milyar 578 juta 80 ribu 815 rupiah)
3.defisit sebesar Rp.(18.milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah
4.pembiayaan netto surplus sebesarRp.(18.297.517.347.00)(18 milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah)maka silpa tahun berkenaan menjadi nol rupiah.dengan demikian maka structure perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024 di rencanakan pada posisi berimbang.adapun rincian struktur rancangan perubahan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2024 di rencanakan pada posisi berimbang adapun rincian struktur rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai mana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lapiran ini.
7.hadirin sidang dewan yang kami hormati terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, seluruj fraksi telah menyampaikan pendapatan akhirnya,di mana 9 fraksi yang ada di APBD kabupaten lombok tengah, seluruhnya menyatakan setuju terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk di tetapkan menjadi perda,dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut
1.terhadap adanya indikasi pihak konsultan perencana tidak melaksanakan survei dalam menyusun perencanaan kegiatan di minta untuk menertibkan kegiatan konsultan perencana dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lain nya seperti anggota DPRD sebagai pengusul kegiatan di maksud.hal ini menjadi penting agar program kegiatan yang akan di laksanakan tepat sasaran sesuai yang di usulkan dan do butuhkan masyarakat
2.terhadap pelaksanaan pendidikan paket A.B dan C yang di laksanakan oleh 77 unit PKBM yang ada di kabupaten lombok tengah,hendaknya di lakukan pembiayaan dan pengawasan sehingga tidak di inginkan di kemudian hari
3.masyarakat menyambut baik adanya program rumah tidak layak huni(RTLH),baik yang melalui skema rehab maupun pembangunan baru.untuk lebih optimalnya output dari program RTLH ini,dan anggaran meminta pemerintah daerah untuk menaikkan pagu anggaran untuk RTLH sehingga besar nya setara dengan kegiatan yang sumber pembiayaan nya dari APBD sebesar 50 juta per unit
4.sebagai bagian dari tindak lanjut program RTLH serta untuk memberikan jaminam hukum atas penerima bantuan RTLH. Badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk memprogram
8.pembuatan sertipikat gratis bagi masyarakat penerima bantuan RTLH
5.badan anggaran menyampaikan apreseasi terhadap dinas perkim yang telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk melakukan penataan terhadap pohon-pohon pelindung yang ada di sepanjang bahu jalan provinsi maupun kabupaten. Namun demikian,badan anggaran menyampaikan perhatianya yang mendalam atas minim nya biaya oprasional untuk melaksanakan penataan terhadap pohon pelindung tersebut.bahkan untuk menutupi kekurangan biaya oprasional OPD tersebut sampai menjual ranting dan batang pohon yang di tebang hal ini penting kami sampaikan agar persoalan ini tidakb terulang kembali di kemudian hari
6.terhadap viralnya berita mengenai keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD praya beserta seluruh karyawan RSUD, untuk senantiasa berinovasi dan berikhtiar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat walaupun demikian ,badan anggaran menyampaikan apreseasi kepada RSUD yang sudah berani menaikkan target pendapatan BLUD sebesar 2 5 milyar dari APBD induk 2024.hal ini dapat mengambarkan peningkatna nya tingakt keoercayaan masyarakat untuk datang berobat ke RSUD praya seiring dengan bertambahnya Jenison layanan yang di berikan kepada masyarakat seperti vedah syaraf maupun tindakan penanganan penyakit jantung,selain itu
9.Daerah berupa tanah seluas 6 hektar di kawasan peras kecamatan Praya timur. Walaupun sampai saat ini baru 4 hektar yang bisa dikuasai badan anggaran meminta pemerintah daerah untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan tanah ini agar kedepan aset daerah tersebut dapat dikuasai kembali oleh pemerintah daerah.
8. Keberadaan PPN Awang dengan segala fasilitas pendukungnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. untuk itu badan anggaran merekomendasijan kepada pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pemerintah daerah menarik retribusi dari beroprasinya PPN Awang.
9.Terhadap masih adanya disparitas data jumlah masyarakat miskin dengan jumlah kelompok penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial pemerintah. Badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data jumlah penduduk miskin.
10.Mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak even-even yang dapat menarik Wisatawan untuk lebih lama tinggal.
11.Pemerintah daerah perlu melakukan kordinasi atas pengelolaan Destinasi Wisata di air terjun benang stukel yang sampai saat ini tidak ada tidak bisa menyumbang PAD , padahal pemerintah daerah lombok tengah sudah menyediakan Fasilitas pendukung seperti tangga, kolam dan lain sebagainya.
12.Terhadap masih minimnya realitas retribusi pasar dimana dari target retribusi pasar sebesar 7,2 milyar, baru terealisasi 1,7 milyar, pemerintah daerah perlu untuk melakukan perhitungan ulang atas besaran target retribusi pasar tersebut. Khusus terhadap pasar renteng, agar dilakukan review desain agar los pasar yang ada dapat lebih menarik bagi pedagang untuk memanfaatkanya.
13.Sebagamana upaya peningkatan kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman perlu dikaji untuk menggabungkan kembali antara urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan urusan bidang pekerjaan umum.
14.Meminta kepada Dinas kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama(Puskesmas), terutama untuk jenis-jenis obat-obatan yang dibutuhkan pada kasus darurat.
15.DPRD KAKBUPATEN LOMBOK TENGAH MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA
KASIH ATAS UNDANGAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA SEGENAP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD UNTUK TURUT HADIR DALAM MEMPERINGATI
HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, BAIK UNTUK TAHJUN INI MAUPUN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG TERDAHULU. DI TENGAH KEBAHAGIAAN KAMI
UNTUK DATANG HADIR MERAYAKAN ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK
TERCINTA INI, TERCUAT BEBERAPA KEJADIAN YANG TIDAK MENGENAKKAN
HATI BAGI KAMI SEBAGIAN ANGGOTA DPRD.
TANPA BERMAKSUD MENGURANGI PENGHARGAAN KAMI ATAS UNDANGAN
YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA KAMI SEBAGAI REPRESENTASI RAKYAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN KEKECEWAAN
ATAS BEBERAPA KEJADIAN YANG KAMI ALAMI DALAM MENGHADIRI
UNDANGAN TERSEBUT.
PERTAMA, TERKAIT ISI DAN BENTUK UNDANGAN. SELAIN ISINYA YANG SALAH
MENCANTUMKAN LOKASI PELAKSANAAN PERINGATAN DETIK-DETIK
PROKLAMASI, KAMI JUGA MERASA KECEWA DENGAN BENTUK UNDANGAN
YANG HANYA DIBUNGKUS PLASTIK, SEDANGKAN PARA PEJABAT ESELON II
DAN III DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH, JUSTRU MENDAPATKAN
UNDANGAN DENGAN AMPLOP KERTAS PUTIH, YANG SECARA ESTETIKA JAUH
LEBIH ESTETIS DARIPADA BUNGKUS PLASTIK.
SELAIN PERSOALAN UNDANGAN, BEBERAPA ANGGOTA DPRD MENGALAMI
KEJADIAN YANG TIDAK MENGENAKKAN KARENA DISURUH PINDAH DARI
POSISI DEPAN KE POSISI KURSI BELAKANG. PADAHAL YANG MENGA
10. Sebagai upaya meningkatkan kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman perlu dikaji untuk menggabungkan kembali antara urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan urusan bidang pekerjaan umum.
14.Meminta kepada dinas kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan difasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), terutama untuk jenis jenis obat obatan yang di butuhkan pada kasus darurat.
11. Untuk duduk di kursi tersebut adalah tim protokoler pemerintah daerah. Kami selaku anggota DPRD yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang setara dengan Bupati dan Wakil Bupati Secara
9.Daerah berupa tanah seluas 6 hektar di kawasan peras kecamatan Praya timur. Walaupun sampai saat ini baru 4 hektar yang bisa dikuasai badan anggaran meminta pemerintah daerah untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan tanah ini agar kedepan aset daerah tersebut dapat dikuasai kembali oleh pemerintah daerah.
8. Keberadaan PPN Awang dengan segala fasilitas pendukungnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. untuk itu badan anggaran merekomendasijan kepada pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pemerintah daerah menarik retribusi dari beroprasinya PPN Awang.
9.Terhadap masih adanya disparitas data jumlah masyarakat miskin dengan jumlah kelompok penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial pemerintah. Badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data jumlah penduduk miskin.
10.Mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak even-even yang dapat menarik Wisatawan untuk lebih lama tinggal.
11.Pemerintah daerah perlu melakukan kordinasi atas pengelolaan Destinasi Wisata di air terjun benang stukel yang sampai saat ini tidak ada tidak bisa menyumbang PAD , padahal pemerintah daerah lombok tengah sudah menyediakan Fasilitas pendukung seperti tangga, kolam dan lain sebagainya.
12.Terhadap masih minimnya realitas retribusi pasar dimana dari target retribusi pasar sebesar 7,2 milyar, baru terealisasi 1,7 milyar, pemerintah daerah perlu untuk melakukan perhitungan ulang atas besaran target retribusi pasar tersebut. Khusus terhadap pasar renteng, agar dilakukan review desain agar los pasar yang ada dapat lebih menarik bagi pedagang untuk memanfaatkanya.
13.Sebagamana upaya peningkatan kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman perlu dikaji untuk menggabungkan kembali antara urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan urusan bidang pekerjaan umum.
14.Meminta kepada Dinas kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama(Puskesmas), terutama untuk jenis-jenis obat-obatan yang dibutuhkan pada kasus darurat.
15.DPRD KAKBUPATEN LOMBOK TENGAH MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA
KASIH ATAS UNDANGAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA SEGENAP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD UNTUK TURUT HADIR DALAM MEMPERINGATI
HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, BAIK UNTUK TAHJUN INI MAUPUN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG TERDAHULU. DI TENGAH KEBAHAGIAAN KAMI
UNTUK DATANG HADIR MERAYAKAN ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK
TERCINTA INI, TERCUAT BEBERAPA KEJADIAN YANG TIDAK MENGENAKKAN
HATI BAGI KAMI SEBAGIAN ANGGOTA DPRD.
TANPA BERMAKSUD MENGURANGI PENGHARGAAN KAMI ATAS UNDANGAN
YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA KAMI SEBAGAI REPRESENTASI RAKYAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN KEKECEWAAN
ATAS BEBERAPA KEJADIAN YANG KAMI ALAMI DALAM MENGHADIRI
UNDANGAN TERSEBUT.
PERTAMA, TERKAIT ISI DAN BENTUK UNDANGAN. SELAIN ISINYA YANG SALAH
MENCANTUMKAN LOKASI PELAKSANAAN PERINGATAN DETIK-DETIK
PROKLAMASI, KAMI JUGA MERASA KECEWA DENGAN BENTUK UNDANGAN
YANG HANYA DIBUNGKUS PLASTIK, SEDANGKAN PARA PEJABAT ESELON II
DAN III DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH, JUSTRU MENDAPATKAN
UNDANGAN DENGAN AMPLOP KERTAS PUTIH, YANG SECARA ESTETIKA JAUH
LEBIH ESTETIS DARIPADA BUNGKUS PLASTIK.
SELAIN PERSOALAN UNDANGAN, BEBERAPA ANGGOTA DPRD MENGALAMI
KEJADIAN YANG TIDAK MENGENAKKAN KARENA DISURUH PINDAH DARI
POSISI DEPAN KE POSISI KURSI BELAKANG. PADAHAL YANG MENGA
10. Sebagai upaya meningkatkan kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman perlu dikaji untuk menggabungkan kembali antara urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan urusan bidang pekerjaan umum.
14.Meminta kepada dinas kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan difasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), terutama untuk jenis jenis obat obatan yang di butuhkan pada kasus darurat.
11. Untuk duduk di kursi tersebut adalah tim protokoler pemerintah daerah. Kami selaku anggota DPRD yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang setara dengan Bupati dan Wakil Bupati Secara PERSONAL TIDAK PERNAH MINTA UNTUK DIHORMATI, TETAPI SECARA
KELEMBAGAAN, MOHON AGAR MAKNA KESETARAAN SEBAGAIMANA YANG
DIPERINTAHKAN
OLEH UNDANG-UNDANG TERSEBUT
DAPAT
DIIPLEMNTASIKAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH. DALAM KESEMPATAN YANG
BAIK INI, KAMI MENYARANKAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKDA
UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP JAJARANNYA YANG MEMBIDANGI
MASALAH KEPROTOKOLAN INI. JANGAN SAMPAI HAL YANG TIDAK
MENGENAKKAN INI JUSTRU MENIMPA TAMU-TAMU KITA DARI LUAR DAERAH,
YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENCORENG NAMA BAIK DAERAH DI MATA
ORANG LAIN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA
DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TERHADAP PEMBAHASAN NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024,
KIRANYA DAPAT MENJADI REFERENSI BAGI FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
LOMBOK TENGAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA RAPAT PARIPURNA
HARI INI.
TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DAN MOHON MAAF APA
BILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.
PRAYA, 22 AGUSTUS 2024
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,
M. TAUHID, S.IP
MT-01
