Jumat, 30 Agustus 2024 - 18:25 WIB

Kabid Humas Polda NTB: Situasi Kondusif Pasca Unjuk Rasa Terkait Putusan MK, Masyarakat Diimbau Jaga Kamtibmas

Mandalikatoday-Mataram,(NTB) – Pasca gelombang unjuk rasa terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu, situasi keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini dilaporkan dalam keadaan kondusif. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Rio Indra Lesmana, SH., SIK menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tersebut.

Baca Juga : Pastikan Kenyamanan Masyarakat Berlalulintas, Satgas Pam Jalur Ops Lilin 2025, Perketat Pengamanan Jalur di Titik Vital Kota Mataram

“Kami sangat menghargai sikap dari masyarakat, terutama para mahasiswa, yang telah menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang damai, santun, dan tertib,” ujar Kombes Rio. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat musyawarah dan mengedepankan dialog dalam setiap penyampaian pendapat.

Lebih lanjut, Kombes Rio mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. “Kita hidup dalam negara yang menjunjung tinggi konstitusi, sehingga dalam menyampaikan pendapat, sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga : Sat Samapta Polres Lombok Utara Terus Tingkatkan Patroli Malam Untuk Ciptakan Situasi Kamtibmas Yang Betul - Betul Kondusif

Kabid Humas Polda NTB juga menghimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan atau bertujuan untuk memecah belah. “Saat ini, situasi di NTB terkendali dan kondusif. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi ini, saling menghargai satu sama lain, dan menghindari provokasi yang dapat merusak kamtibmas,” jelasnya.

Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di NTB, Kombes Rio juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Mari kita sambut Pilkada ini dengan penuh kegembiraan. Perbedaan dalam memilih pemimpin adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Jangan sampai perbedaan ini justru membuat kita saling bermusuhan,” pesannya.

Baca Juga : Kemnaker RI Siapkan CPMI Tersertifikasi. Minta Dukungan SBMI Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendukung pemerintah menyiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk memiliki skill dan kompetensi tersertifikasi. “Saya berharap dukungan dari SBMI. Mari kita siapkan sumber daya manusia. Kami akan menempatkan pekerja migran apabila mereka memiliki skill dan kompetensi, kemudian diteruskan dengan sertifikasi,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Menaker mengatakan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu Menaker Ida Fauziyah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi. “Pemerintah membutuhkan sinergi, kolaborasi baik antar-kementerian, antar-lembaga, juga antar-pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintahan desa, serta bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, termasuk bersama-sama dengan SBMI,” kata Menaker saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional dan Kongres VII SBMI. Dalam kesempatan itu Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi pelindungan bagi pekerja migran Indonesia mulai dari tahap perekrutan hingga kembali ke Tanah Air. Ia menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan revisi Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Melalui Permenaker tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengharapkan mampu memberikan pelindungan kepada pekerja migran indonesia secara komprehensif mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, dan menumbuhkan kesadaran para pekerja migran untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. “Ini adalah salah satu usaha kami memastikan bahwa jaminan sosial bagi pekerja migran kita terpenuhi,” ujar Menaker Ida Fauziyah. MT-03

Dengan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, Polda NTB optimis bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut akan tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman.

(Jb-Mt)