Lombok Tengah – Lembaga Advokasi dan Investigasi Korupsi Nusa Tenggara Barat (LINK NTB) menggelar hearing publik terbuka bersama manajemen RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (29/1/2026). Forum tersebut menjadi ajang klarifikasi terbuka atas dugaan praktik bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2024–2025.
Hearing yang berlangsung di ruang rapat Direktur RSUD Praya itu dihadiri jajaran pimpinan rumah sakit, Direktur Link NTB, tim investigasi LINK NTB, dan Anggota Link NTB. Sejumlah isu sensitif dibahas secara langsung, mulai dari mekanisme penunjukan langsung penyedia, harga dan spesifikasi barang, hingga dugaan penerimaan fee dari pihak ketiga.
Ketua Divisi Investigasi LINK NTB, M. Padli, S.P., dalam paparannya menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap Lombok Tengah.
“Kami hadir sebagai bentuk cinta kami terhadap daerah ini. Isu yang beredar di masyarakat harus ditabayunkan, diuji, dan dibuka secara terang agar publik tahu mana yang benar dan mana yang tidak,” ujar Padli.
Ia menegaskan bahwa LINK NTB secara khusus menyoroti pengadaan bahan makan basah, obat-obatan, serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dinilai rawan penyimpangan. Salah satu sorotan utama adalah metode penunjukan langsung yang dinilai tidak berkelanjutan dan rawan pengaturan penyedia.
“Kami sudah menyiapkan data detail. Mulai dari jenis bahan, frekuensi pengadaan, hingga perbandingan harga. Ini bisa kita sandingkan langsung dengan data rumah sakit agar ada check and balance,” katanya.
Padli juga menyampaikan dugaan adanya ketidaksesuaian harga obat dengan HPP, serta kekhawatiran publik terhadap mutu barang yang diterima pasien.
“Jangan sampai masyarakat menerima makanan atau obat yang tidak layak, bahkan kedaluwarsa. Itu yang ingin kita pastikan bersama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, anggota tim investigasi LINK NTB lainnya, Fadli, menyampaikan dugaan adanya pengaturan penyedia dalam sejumlah program pengadaan, termasuk belanja makanan dan BMHP.
“Kami menduga adanya pengaturan penyedia, baik dalam metode, pelaksanaan, maupun pengelolaan. Bahkan ada indikasi fee dari setiap penyedia. Bisa saja bukan Pak Direktur langsung, mungkin staf di bawahnya. Tapi ini harus dibuka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa LINK NTB datang dengan pendekatan terukur dan menghormati fungsi RSUD sebagai fasilitas layanan kesehatan.
“Kami tidak datang beramai-ramai, tidak ribut. Ini tempat orang mencari kesembuhan. Tapi apa yang kami sampaikan jelas, terukur, dan berbasis data,” tambahnya.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Direktur RSUD Praya dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD., FINASIM., MH., CMC., FISQua., menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan di RSUD Praya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 73 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pengadaan barang dan jasa BLUD.
“Pada prinsipnya kami bekerja berdasarkan aturan. Untuk permintaan data spesifik, kami memiliki mekanisme resmi melalui PPID. Jika sesuai aturan data tersebut merupakan informasi publik, tentu akan kami berikan,” jelas dr. Mamang.
Ia juga menegaskan bahwa RSUD Praya diaudit setiap tahun oleh BPK, sehingga seluruh administrasi dan penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara formal.
“Kami tidak ada niat menutupi apa pun. Semua administrasi kami pertanggungjawabkan dan diaudit,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dr. Mamang juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran LINK NTB dan pihak media.
“Kami menyadari masih jauh dari sempurna. Tidak cukup satu orang membenahi semuanya. Kritik, masukan, dan pengawasan sangat kami butuhkan untuk perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.
Direktur Eksekutif LINK NTB, Lalu Iqra Hafiddin, S.H., menekankan bahwa inti persoalan yang disuarakan pihaknya adalah kejujuran dan keterbukaan, bukan sekadar menyelesaikan satu kasus.
“Kalau mau berbenah, titik awalnya adalah kejujuran. Bukan LSM datang, ribut, lalu selesai. Itu omong kosong. Yang kami dorong adalah keterbukaan agar masalah ini benar-benar tuntas,” tegas Iqra.
Ia juga menyinggung adanya masa transisi dan persoalan lama di RSUD Praya yang menurutnya harus diurai secara jujur agar tidak berulang.
“Kami tidak datang sebagai hakim. Kami ingin jembatani persoalan ini secara objektif, lillahi ta’ala, demi perbaikan rumah sakit dan pelayanan publik,” katanya.
Di akhir hearing, LINK NTB menyatakan akan mengkaji hasil pertemuan serta menunggu langkah konkret dari manajemen RSUD Praya terkait keterbukaan data dan perbaikan tata kelola. Apabila ke depan tidak ditemukan transparansi dan kejujuran sebagaimana diharapkan, LINK NTB menegaskan akan mengambil langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hearing publik tersebut berlangsung kondusif dan terbuka, serta menjadi ruang klarifikasi awal antara masyarakat sipil dan pengelola layanan kesehatan publik di Lombok Tengah.
(HSH)
