MATARAM, NTB | Mandalika Today — Dinamika penyampaian aspirasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak mendapat sorotan tajam. Gaya kepemimpinan Gubernur NTB dinilai belum sepenuhnya objektif dalam merangkul seluruh elemen masyarakat. Tudingan ini muncul setelah adanya kesan “tebang pilih” dalam merespons aksi massa yang terjadi di wilayah tersebut.
Kritik pedas namun konstruktif ini dilayangkan langsung oleh Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar. Lewat pernyataan sikap resminya, ia membedah fenomena psikologi kepemimpinan daerah yang dianggapnya condong ke satu sisi.
Lalu Ibnu Hajar awalnya memberikan apresiasi setinggi langit atas komitmen Gubernur NTB yang selama ini dinilai sangat rajin hadir langsung di tengah masyarakat. Terutama, dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan dukungan alias pro-pemerintah. Menurutnya, kehadiran fisik seorang pemimpin di tengah rakyat adalah teladan yang patut dicontoh.
Namun, indahnya kebersamaan itu menyisakan catatan kritis yang menohok. Sasaka Nusantara menangkap adanya anomali perlakuan ketika berhadapan dengan gelombang massa yang membawa narasi sebaliknya.
”Ketika aksi massa bersifat kritis, korektif, atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pemprov NTB, respons dan kehadiran pimpinan daerah cenderung tidak setara,” ungkap Lalu Ibnu Hajar dalam keterangan tertulisnya Senin (22/06/2026).
Ia menyayangkan aspirasi kelompok kritis yang sering kali hanya “mentok” diterima oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tanpa adanya ruang dialog langsung dengan sang nomor satu di NTB.
Pola komunikasi yang timpang ini, menurut Sasaka Nusantara, bisa menjadi blunder bagi citra pemerintah. Jika dibiarkan, publik bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan di NTB bersifat diskriminatif: hangat memeluk yang memuji, namun dingin mengacuhkan yang mengkritik.
Padahal, esensi dari good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menuntut satu hal mutlak: objektivitas dan kesetaraan perlakuan.
Demi memangkas jarak lebar antara pendopo dan jalanan, Sasaka Nusantara melayangkan tiga tuntutan utama kepada Pemprov NTB:
- Buka Ruang Setara: Gubernur NTB didesak membuka ruang dialog yang adil bagi semua kelompok, baik yang membawa bunga (apresiasi) maupun yang membawa cermin (kritik).
- SOP Transparan: Membentuk mekanisme baku yang transparan dalam menerima audiensi dan aspirasi agar tidak ada lagi kesan tebang pilih.
- Kebijakan Sebagai Jawaban: Menuntut agar setiap kritik dijawab dengan evaluasi kebijakan nyata, bukan dengan aksi diam atau pengabaian.
Kendati melontarkan kritik tajam, Sasaka Nusantara menegaskan bahwa langkah ini murni bergerak atas dasar cinta pada daerah. Mereka meyakini Gubernur NTB adalah sosok pemimpin yang bijak dan mampu berbenah.
”Kritik ini kami sampaikan demi NTB yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban. Kami siap duduk bersama Pemprov untuk menguatkan sinergi demi masyarakat NTB,” pungkas Lalu Ibnu Hajar.
Kini, bola panas berada di tangan Pemprov NTB. Apakah meja dialog hangat akan segera digelar untuk kelompok kritis, ataukah sekat pembatas itu akan tetap kokoh berdiri? Publik NTB tentu sedang menonton.
(HSH)
