Anggota Komisi lV DPRD Lombok Tengah Fraksi PBB Soroti Beberapa Sekolah Yang Rusak Imbas Dapodik Tidak Beres.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyoroti kasus penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Jangkih Jawe di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat yang disebabkan karena Pemda tidak pernah memperbaiki gedung-gedung sekolah banyak yang rusak. Baginya permasalahan sekolah ini sebenarnya sudah lama terjadi sehingga pihaknya meminta agar dinas terkait untuk mengatensi permasalahan ini.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menegaskan bahwa masih banyaknya sekolah yang mengalami rusak dan tidak kunjung mendapatkan perhatian tidak terlepas dari permasalahan data pokok pendidikan (dapodik) yang sampai dengan saat ini masih bermasalah dan tidak kunjung bisa teratasi.
“Permasalahan sekolah ini muncul karena muaranya di dapodik, tapi pemda sampai saat ini tidak serius padahal sebenarnya dari dulu kita permasalahkan. Karena kalau kita kaji semua permasalahan sekolah ini berawalnya dari Dapodik itu,” ucap Legewarman saat dihubungi, kamis 1/07/20
Sehingga tugas Pemda melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) harus segera membenahi seluruh dapodik yang ada di Lombok Tengah, mengingat system pelaporan kondisi sekolah berawal dari dapodik itu sendiri. “Makanya setiap tahun komisi IV merekomendasikan agar memberikan perhatian lebih kepada operator sekolah, karena yang membuat laporan dapodik ini adalah operator sekolah,”jelasnya.
Menurut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Lege Warman selama ini, Perhatian Pemda terhadap para operator masih kurang baik, sehingga para operator sekolah banyak yang mengeluh,” katanya.
“Lanjut Lege, disatu sisi berbagai rekomendasi yang sudah diberikan untuk kemajuan pendidikan sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemda lombok tengah.
“Makanya saya kemarin saat LKPJ tidak mau hadir karena percuma juga kita membuat rekomenasi jika rekomendasi itu dipandang sebelah mata oleh Pemda. Ini kesannya kita seakan- akan harus menunggu sekolah ini runtuh dulu baru kita ajukan usulan dan ini yang keliru, makanya reformasi dapodik ini harus segera dilakukan karena semua permasalahan pendidikan berasal dari Dapodik,”tambahnya.
Tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas gedung pendidikan, namun bobroknya dapodik ini juga berpengaruh dalam hal lain. ‘Contohnya dalam hal nasip para Guru PPPK tanpa penempatan, oleh pemerintah mengajukan hanya 119 formasi PPPK padahal Lombok Tengah mendapatkan 1541 formasi.
“Ini tidak terlepas dari bobroknya dapodik ini, makanya kita sangat perihatin melihat kondisi ini. Padahal jika kondisi dapodik bagus sesuai dengan kondisi sekolah yang ada maka pemerintah akan menganggarkan DAK sesuai dengan laporan di dapodik ini, karena untuk pembangunan selama ini kita hanya berharap dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,” Ungkapnya.
MT-01
