Aktivis Lombok Tengah Desak Inspektorat dan BPK RI untuk Audit Khusus Desa Labulia - Mandalikatoday




Home / Demo

Minggu, 2 Februari 2025 - 16:01 WIB

Aktivis Lombok Tengah Desak Inspektorat dan BPK RI untuk Audit Khusus Desa Labulia

Aktivis Lombok Tengah Desak Inspektorat dan BPK RI untuk Audit Khusus Desa Labulia

Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Sejumlah aktivis Lombok Tengah mendesak Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk melakukan audit khusus terhadap Desa Labulia, Kecamatan Jonggat Lombok Tengah karena diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019-2024.

Menurut Ketua Deklarasi NTB, Agus Gondrong, Inspektorat atau BPK RI harus segera mengambil sikap dan melakukan audit khusus untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan tersebut. “Kami dorong Inspektorat dan BPK RI untuk segera mengambil sikap sebelum timbul kerugian negara yang lebih besar lagi,” ucapnya

Baca Juga :  Tingkatkan Kewaspadaan Kasat Lantas Pasang Himbauan Rawan Longsor

Sekjen ALARM NTB, Zamharir, juga mendukung Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap Desa Labulia. “Dokumen di SPJ nya mulai dari tahun 2019-2014 diduga bernasalah, sehingga untuk membuktikan kebenarannya harus dilakukan audit khusus,” tegasnya

Ketua Ormas Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, menegaskan bahwa hasil investigasi tim hukum Sasaka Nusantara menemukan banyak masalah dalam penggunaan dan pengelolaan ADD dan DD di Desa Labulia. “Fakta lapangan yang ditemukan tim hukum ada dugaan pemotongan 10% pada setiap kegiatan anggaran diluar potongan pajak, ditemukan dua kali pemotongan pajak, dan ditemukan hasil pekerjaan fisik seperti talud, rabat, dan laper belum setahu sudah rusak,” bebernya

Baca Juga :  Cegah Aksi Balap Liar di Bendungan Pengga, Babinsa Lakukan Monitoring Wilayah

Sedangkan ketua AMPES, Lalu Subadri, menyatakan bahwa dugaan penyimpangan itu sering terjadi karena lemahnya pengawasan BPD dan tidak ketatnya inspektorat melakukan pemeriksaan. “Kami meminta kepada inspektorat dan APH untuk tanggap terhadap keluhannya masyarakat, bukan menunggu pengaduan atau laporan baru berbuat dan bertindak,” pintanya

Dengan demikian, aktivis Lombok Tengah mendesak Inspektorat dan BPK RI untuk segera melakukan audit khusus terhadap Desa Labulia untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan penggunaan dan
1 pengelolaan ADD dan DD sehingga memimilik kepastian hukum yang jelas,”tutupnya.

Baca Juga :  Kabid Humas Polda NTB: Ramadhan Jadi Momentum Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat

“Sementara itu Kades Labulia, Mahjat S.pd mengatakan dirinya. Apakah sudah yakin dengan apa yang side kirim di grup tersebut, jangan sampai kepentingan pribadi itu kita utamakan dari pada kepentingan orang banyak,”ungkap Kades Mahjat Via WhatSap Kepada Mandalikatoday.com Minggu 2/2/2025.

Maksudnya tiang kanda, jangan kepentingan pribadinya mustain yang diikuti untuk ikut merilis berita yang tidak benar, sesuai dengan apa yang di beritakan itu tidak benar,”Kata Mahjat.

(Jb-Mt)

Share :

Baca Juga

Demo

Kemnaker RI Siapkan CPMI Tersertifikasi. Minta Dukungan SBMI Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendukung pemerintah menyiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk memiliki skill dan kompetensi tersertifikasi. “Saya berharap dukungan dari SBMI. Mari kita siapkan sumber daya manusia. Kami akan menempatkan pekerja migran apabila mereka memiliki skill dan kompetensi, kemudian diteruskan dengan sertifikasi,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Menaker mengatakan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu Menaker Ida Fauziyah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi. “Pemerintah membutuhkan sinergi, kolaborasi baik antar-kementerian, antar-lembaga, juga antar-pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintahan desa, serta bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, termasuk bersama-sama dengan SBMI,” kata Menaker saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional dan Kongres VII SBMI. Dalam kesempatan itu Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi pelindungan bagi pekerja migran Indonesia mulai dari tahap perekrutan hingga kembali ke Tanah Air. Ia menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan revisi Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Melalui Permenaker tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengharapkan mampu memberikan pelindungan kepada pekerja migran indonesia secara komprehensif mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, dan menumbuhkan kesadaran para pekerja migran untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. “Ini adalah salah satu usaha kami memastikan bahwa jaminan sosial bagi pekerja migran kita terpenuhi,” ujar Menaker Ida Fauziyah. MT-03

Demo

Polda NTB Gelar Cooling System Jelang Pilkada 2024 di Jerowaru Lombok Timur

Demo

Momentum Bulan Ramadhan, Ditpolairud Polda NTB Laksanakan Bersih Pantai di Kecamatan Sekarbela.

Demo

PKK Lombok Tengah Berbagi Berkah Ramadhan

Demo

Jelang Paskah, Brimob dan Unit K9 Polda NTB Sterilisasi Gereja di Mataram

Demo

Operasi Keselamatan 2024, Polres Loteng Kedepankan Edukasi Berlalu Lintas

Demo

Kodim Loteng Terjunkan 1 SST Pasukan Back Up Tugas Kepolisian Gelar Operasi Praja Rinjani 2024

Demo

Pastikan Kenyamanan Masyarakat Berlalulintas, Satgas Pam Jalur Ops Lilin 2025, Perketat Pengamanan Jalur di Titik Vital Kota Mataram