Tiga Desa di Lombok Tengah Siap Hadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Mandalikatoday-Loteng,(NTB) — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat desa tahun 2025, Selasa (20/5/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dan dihadiri perwakilan tiga desa terpilih: Semparu, Teruwai, dan Jeropuri.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang PIKP H. Iswandi Khairy Ramen, S.IP., M.Han, Kepala Desa Semparu Lalu Ratmaji, Sekretaris Desa Jeropuri Mawardi, serta staf dari masing-masing desa. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kesiapan desa dalam menghadapi Monev KIP 2025, mulai dari penyusunan data dukung hingga fasilitasi pelayanan informasi publik di kantor desa.
Dalam sambutannya, Iswandi menyampaikan bahwa pengisian kuesioner KIP tahun ini perlu dilakukan secara optimal meski jadwal dari Komisi Informasi Provinsi NTB belum ditetapkan.
“Kami harap desa-desa yang mewakili Lombok Tengah dapat mengisi kuesioner secara maksimal. Tahun ini kompetisi semakin ketat karena tidak lagi antar desa dalam satu kabupaten, melainkan antar desa dari berbagai kabupaten, berdasarkan status desa—maju, berkembang, dan tertinggal,” ujar Iswandi.
Ia juga menambahkan bahwa Lombok Tengah selama dua tahun berturut-turut berhasil mengirim wakilnya ke tingkat nasional dalam ajang serupa. Prestasi itu, menurutnya, menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi desa-desa terpilih agar kembali mampu bersaing secara nasional.
Meski berstatus peserta lomba, desa tetap diharapkan memberikan layanan informasi publik secara maksimal sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pelayanan informasi jangan hanya bagus saat lomba. Harus menjadi budaya kerja,” kata Iswandi.
Rapat ini menjadi langkah awal evaluasi kesiapan desa dalam menjawab tantangan transparansi, sekaligus memperkuat posisi Lombok Tengah sebagai daerah yang konsisten mendukung keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa.
(JB)
