Polda NTB Gelar Rakernis Penyusunan Anggaran 2026, Dorong Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Transparan
Mandalikatoday-Mataram,(NTB) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan dan efektif. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyusunan Kertas Kerja, TOR, dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Melati Ballroom, Lombok Garden Hotel, Mataram, Rabu (21/05/2025).
Kegiatan dibuka langsung oleh Karo Rena Polda NTB, Kombes Pol. Susilo Setiawan, S.I.K., dan diikuti oleh seluruh Kabagren Polres/ta jajaran Polda NTB serta para operator yang bertugas di bidang perencanaan anggaran.
Dalam sambutannya, Kombes Susilo menekankan pentingnya Rakernis ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas personel dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran, guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara maksimal.
“Rakernis ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang dikelola. Tidak hanya pada tahap perencanaan, tapi juga pelaksanaan dan pelaporan agar lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Adapun penyusunan kebutuhan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan melalui aplikasi E-JAKSTRA, dengan total usulan mencapai Rp1,86 triliun. Rincian usulan tersebut terdiri dari:
Belanja Pegawai: Rp936,17 miliar
Belanja Barang: Rp668,89 miliar
Belanja Modal: Rp263,18 miliar
Dalam penyusunan Pagu Indikatif ini, digunakan baseline dari alokasi anggaran T.A. 2025 tanpa blokir atau automatic adjustment. Karo Rena juga menegaskan bahwa alokasi perjalan dinas (perjaldis) sebesar Rp5,6 miliar tidak diperkenankan mengalami perubahan akun, mengingat adanya atensi khusus dari Presiden RI terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas.
“Kami harap seluruh peserta mengikuti Rakernis ini dengan serius agar dapat meminimalkan kesalahan dan kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan,” tutupnya.
Melalui Rakernis ini, diharapkan Polda NTB dan jajaran mampu menyusun rencana anggaran yang tepat sasaran dan menjadi contoh pelaksanaan anggaran yang efisien dan profesional.
(JB)
