Medan|Mandalika Today — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan pemerintah bukan sekadar agenda seremonial atau bantuan jangka pendek. Lebih dari itu, MBG diposisikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dengan cara mengalirkan langsung anggaran negara ke daerah-daerah melalui rantai produksi pangan lokal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
“Uang negara yang sebelumnya terkonsentrasi di pusat kini bergerak ke daerah. Program ini menghidupkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan. Jadi MBG tidak bisa dipersempit hanya sebagai program kesehatan,” tegas Bima.
Bima mengungkapkan, jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai 60 juta jiwa dan ditargetkan meningkat hingga sekitar 80 juta penerima pada akhir 2026. Dengan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah, pemerintah memproyeksikan penyerapan tenaga kerja formal mencapai 5 juta orang.
Lapangan kerja tersebut tercipta di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan dapur hingga penyediaan bahan baku pangan yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
Besarnya anggaran MBG kerap menjadi sorotan publik. Namun pemerintah menegaskan bahwa dana tersebut tidak berhenti di pusat, melainkan berubah menjadi aktivitas ekonomi nyata di daerah.
Melalui dapur-dapur produksi, kebutuhan telur, ayam, ikan, sayuran, dan bahan pangan lainnya didorong untuk dipenuhi dari wilayah sekitar. Skema ini dinilai mampu menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan daerah.
Meski begitu, Wamendagri mengakui masih terdapat daerah yang belum siap dari sisi ketersediaan bahan baku. Beberapa dapur telah beroperasi, namun pasokan pangan masih bergantung pada daerah lain.
“Kami tidak menutup mata. Karena itu, data terus kami sinkronkan dengan Badan Gizi Nasional agar suplai lokal benar-benar siap dan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi konsumen program pusat, tetapi harus menjadi penyedia utama bahan pangan MBG.
Selain berdampak pada ekonomi, MBG juga diharapkan mampu menekan inflasi daerah melalui pemangkasan rantai distribusi pangan. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya pengawasan standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur.
Bima meminta Dinas Kesehatan di daerah memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai standar, dengan target zero accident.
Peresmian dapur SPPG tersebut turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dengan skema tersebut, MBG ditegaskan sebagai program strategis negara yang tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan dari daerah.
HSH
