Kawal Asta Cita Presiden, Jaksa Lombok Tengah Ancam Sikat Oknum PPAT Hingga Konsultan Nakal
Mandalikatoday-Loteng,(NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menaruh perhatian penuh pada optimalisasi penerimaan uang pajak dan retribusi, serta penjagaan iklim investasi di wilayahnya. Langkah ini merupakan bentuk pengawalan langsung terhadap perwujudan Asta Cita Presiden terkait peningkatan kemandirian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, mengajak seluruh elemen birokrasi bersinergi menutup rapat segala bentuk kebocoran uang pajak demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam arahannya di hadapan jajaran Pemkab Lombok Tengah, Putri Ayu mengingatkan bahwa uang pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat sejatinya adalah urat nadi pembangunan daerah.
“Jika penerimaan uang pajak dan retribusi meningkat dan tidak ada kebocoran, dampaknya langsung dirasakan warga Lombok Tengah. Akan semakin banyak jalan dibangun, fasilitas kesehatan memadai, sekolah-sekolah, hingga fasilitas pendidikan lainnya. Maka dari itu, uang pajak ini jangan dikotak-katik. Mari kita tata dengan baik sebagai bentuk kecintaan kepada Lombok Tengah,” ujar Putri Ayu Wulandari.
Kampanye Antikorupsi: Preventif Dulu, Pidsus Menanti Jika Membandel
Lebih lanjut, Putri Ayu menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Dinas ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi yang diinisiasi oleh kejaksaan negeri lombok tengah melalui seksi Intelijen.
“Ini masih menggunakan instrumen Intelijen untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum. Kami galakkan kegiatannya melalui kampanye antikorupsi kepada para ASN yang telah dikumpulkan, untuk kami ingatkan agar kita bisa sama-sama saling mengingatkan,” ungkapnya.
Kajari menampik anggapan bahwa Kejaksaan hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara. Pihaknya justru mengedepankan langkah pencegahan dan siap menjadi problem solver bagi Pemda.
“Jadi kami tidak hanya sebatas memidanakan dan perampasan aset koruptor tapi juga Kami melakukan upaya preventif, pencegahan, dan peningkatan pemahaman. Bahkan kami juga menyiapkan pendampingan bagi Pemkab melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),” jelas Putri Ayu.
Meski mengedepankan pendekatan kolaboratif, Putri melempar ultimatum tegas. Ia memastikan penegakan hukum akan langsung “menggigit” jika birokrasi tak kunjung berbenah.
“Namun, jika upaya mengingatkan secara preventif ini tidak berdampak, dan setelah kami ukur ternyata masih tidak ada perubahan, maka kami tidak akan ragu untuk menindak melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Peningkatan pemahaman sudah, pendampingan sudah disediakan, tentu kami tidak akan ragu melakukan penindakan tegas,” ancam Putri.
‘Warning’ Keras Kasi Intel: Stop Akal-Akalan Laporan dan Aplikasi!
Sejalan dengan ultimatum Kajari, peringatan tajam dan blak-blakan dilontarkan oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera yang dikenal sebagai kaka asuh anak anak mantan terpidan hacker ,Ia membedah anatomi kebocoran pajak dan menebar warning kepada pihak-pihak ketiga yang kerap bermain kotor.
Alfa Dera menyoroti keras ulah oknum yang kerap memanipulasi pendapatan negara, Ia mewanti-wanti oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), konsultan pajak, biro jasa, hingga konsultan hukum yang kerap berbalut sebagai biro jasa.
“Jangan macam-macam mengorupsi peningkatan PAD dan retribusi pajak, karena ini adalah Asta Cita Presiden! Kepada oknum PPAT, konsultan pajak, biro jasa, maupun konsultan hukum, jangan aneh-aneh dan jangan hilangkan potensi pendapatan negara
Stop praktik pelaporan dan pencatatan yang tidak real ,Stop bermain yang aneh2 dan Pengawasan di Lombok Tengah akan kami perketat,” tegas Alfa Dera.
Ia mengingatkan bahwa potensi pendapatan Lombok Tengah sangat besar. “Lombok Tengah ini kaya, potensinya besar, jadi nggak usah dikecil-kecilkan laporannya di atas kertas!” imbuhnya.
Peringatan paling tajam dialamatkan kepada para konsultan nakal yang kerap memberi advis menyesatkan kepada pe
