Lombok Tengah, Senin 15 Desember 2025 — Lembaga Advokasi & Investigasi Korupsi Nusa Tenggara Barat (LINK NTB) menggelar hearing dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/12/2025). Hearing ini merupakan tindak lanjut atas surat pemberitahuan aksi hearing yang sebelumnya disampaikan LINK NTB terkait dugaan penyimpangan pada puluhan proyek peningkatan jalan kabupaten dan rehabilitasi jembatan tahun anggaran 2025.
Dalam hearing tersebut, LINK NTB memaparkan hasil penelusuran dan investigasi lapangan yang mengarah pada dugaan penyimpangan pada 29 paket proyek, mulai dari indikasi pengaturan pemenang tender, perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, hingga temuan teknis di lapangan seperti ketebalan lapisan aspal yang diduga tidak sesuai Detail Engineering Design (DED). Selain itu, LINK NTB juga menyoroti aspek keselamatan kerja (K3), karena ditemukan sejumlah pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).
Ketua Eksekutif LINK NTB, Lalu Iqra Hafiddin, menegaskan bahwa apa yang disampaikan pihaknya bukan sekadar asumsi. Menurutnya, LINK NTB siap membuktikan dugaan tersebut dengan data, fakta, dan hasil pengukuran di lapangan. Ia bahkan secara terbuka mengajak jajaran Dinas PUPR Lombok Tengah untuk turun langsung ke lokasi proyek agar dugaan tersebut tidak dianggap sebagai “omong kosong”.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, menjelaskan bahwa sebagian besar pekerjaan yang dipersoalkan masih berada pada tahap pengerjaan. Ia menegaskan bahwa dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas jalannya proyek sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, dalam jalannya hearing sempat terjadi miss communication yang mengakibatkan suasana forum memanas dan terdengar aksi saling gebrak meja, yang diawali oleh Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah. Situasi hearing pun sempat berlangsung gaduh., Lalu Rahadian segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bersifat spontan dan semata-mata dilakukan untuk menyetop potensi debat kusir yang saat itu mulai menegang dan berpotensi mengaburkan substansi pembahasan.
“Mohon maaf, saya hanya ingin menyetop debat kusir saja,” ujar Lalu Rahadian di hadapan peserta hearing.
Akhirnya, hearing tersebut menghasilkan kesepakatan bersama. Pihak Dinas PUPR Lombok Tengah bersama LINK NTB sepakat untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek kondisi riil proyek-proyek yang dipersoalkan. Peninjauan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, pukul 09.00 WITA, dengan agenda pengecekan langsung ke 29 titik proyek jalan di Kabupaten Lombok Tengah.
LINK NTB menegaskan bahwa langkah turun lapangan ini penting sebagai bentuk transparansi dan pembuktian objektif, sekaligus untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan value for money bagi masyarakat. Sementara itu, Dinas PUPR Lombok Tengah menyatakan siap mendampingi proses pengecekan di lapangan sesuai kesepakatan hearing.
Hearing ini diharapkan menjadi titik awal klarifikasi dan perbaikan, serta memastikan proyek infrastruktur jalan di Lombok Tengah berjalan sesuai spesifikasi teknis, aturan hukum, dan prinsip akuntabilitas publik.
(HSH)
