Bupati Lombok Tengah Menjadi Satu-satunya Bupati di wilayah Bali-Nusra Menerima Penghargaan Paritrana Award Tahun 2024.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Setelah berhasil menyabet penghargaan tingkat Provinsi sebagai Kabupaten Terbaik dalam penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P, M.A.P akan menjadi satu-satunya Bupati di wilayah Bali-Nusra yang menerima penghargaan Paritrana Award Tahun 2024.
Bupati Loteng menerima penghargaan Paritrana tingkat Provinsi sekaligus undangan untuk menerima penghargaan tingkat Nasional dalam kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, Selasa (3/09/2024) di Praya.
Lalu Pathul Bahri mengatakan masyarakat patut berbangga karena ini adalah kerja keras yang dilakukan bersama-sama. “Masyarakat Lombok Tengah patut berbangga dengan penuh rasa syukur karena penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional yang kita raih saat ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” ujarnya.
Penghargaan Paritrana yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 12 September 2024 ini, penerima terdiri dari 12 Pemerintah Provinsi, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, 10 Badan Usaha, 3 Desa dan 3 UMKM. Penganugerahan Paritrana Award 2024 oleh Wakil Presiden RI akan turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Pathul menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja formal dan informal. “Kami bersama pemerintah daerah betul-betul serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat melaui program BPJS Ketenagakerjaan ini, bukan hanya pekerja formal tapi justru pekerja informal yang harus mendapat perhatian lebih.” tandasnya.
“Perlu kami sampaikan pekerja formal di sektor pemerintahan saat ini telah terlindungi 13.600 pekerja selain ASN, dan tidak hanya kesejahteraan pegawai yang memiliki gaji yang diperhatikan, akan tetapi justru masyarakat kita yang hidup sebagai petani dan nelayan juga kami prioritaskan dalam perlindungan ini, sejak tahun 2023 dan berlanjut tahun ini pemda telah memberikan perlindungan kepada 6.000 petani tembakau melalui DBHCHT dan 500 nelayan melalui angaran daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan,” pungkas Pathul.
