Oleh: Dr. Siti Sanisah, M.Pd.*
Mandalikatoday – loteng, (NTB) – Usai membaca beragam informasi tentang Lombok Tengah yang beredar di media online, termasuk postingan teman-teman di media sosial, saya menarik napas panjang. Jadi ingat, seorang petani tua di kampung saya pernah bercanda saat mendengar teman bicaranya bercerita tentang beragam kegaduhan di bumi Tatas Tuhu Trasne ini.
“Kalau pemimpin ribut terus, kita yang jadi rakyat ini bingung mau ikut siapa. Sama seperti anak ayam lihat dua induknya berkelahi—akhirnya semua lari ke kandang sendiri.”
Sepintas, kelakar itu terdengar lucu, tetapi menyiratkan keprihatinan mendalam. Panggung kuasa beberapa waktu ini menyuguhkan beragam drama yang tampaknya belum akan usai, bahkan mungkin akan berjilid. Persaingan dan gesekan antar-tim sukses yang belum move on dari pilkada, keterlibatan pejabat publik dalam organisasi seperti KONI, kisruh di dunia pendidikan, kesehatan, kualitas dan kuantitas sarpras dari tingkat daerah sampai desa, juga gaduhnya media sosial yang dipenuhi postingan beraura sindir dan caci, menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang kehilangan arah.
Saya kemudian membangun diskusi imajiner dengan Seymour Martin Lipset, seorang ilmuwan politik terkemuka. Dalam pandangan Lipset, demokrasi yang stabil tidak akan cukup dibangun hanya dengan pemilu lima tahunan. Demokrasi membutuhkan dasar sosial yang kuat dalam konteks pendidikan, kesejahteraan, dan juga nilai etika publik. Ketika elite justru menjadi penyulut kegaduhan dan masyarakat diseret dalam polarisasi yang membuat letih, maka demokrasi tak ubahnya kendaraan yang mesinnya macet tetapi tetap dipaksa berjalan.
Lebih menyakitkan lagi, di tengah riuh rendah perebutan pengaruh, masyarakat Lombok Tengah sejatinya masih bergulat dengan sekian banyak soal tentang kebutuhan dasar, seperti akses air bersih yang belum merata, ketimpangan mutu pendidikan, kemiskinan struktural yang membelit pedesaan, infrastruktur jalan yang rusak, hingga pelayanan publik yang masih belum optimal. Menjadi sangat ironis, saat masyarakat butuh solusi konkret, yang mereka saksikan justru debat panjang nirsolusi di kursi kuasa.
Idealnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang kompak, bukan yang saling jegal. Mereka ingin kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata, bukan sekadar baliho dan janji manis. Sayangnya, energi kepemimpinan dominan dieksploitasi untuk adu mekanik kuasa ketimbang adu gagasan. Para pendukung kuasa yang semestinya menjadi mitra kritis pemerintah, malah tidak jarang berperan sebagai pembangun opini provokatif di media sosial. Demokrasi digital yang idealnya membuka ruang dialog, justru menjadi arena adu jempol dan berujung saling lapor.
Lebih jauh, ketika membaca kisruh tentang KONI pada beberapa media, terutama tentang pejabat publik yang aktif di organisasi seperti KONI dan lembaga sejenis, saya pikir belum ada regulasi yang membatasi sepanjang tidak mengganggu tugas utamanya. Tetapi, teman duduk saya ketika menulis opini ini berbisik, “adakah ruang yang bebas dari aroma kekuasaan?” Andai Lipset duduk bersama kami, mungkin dia pun akan berseloroh sinis.
“Pada beberapa daerah, termasuk di Lombok Tengah, pejabat bisa jadi atlet, atlet bisa jadi pejabat, yang penting seragamnya cocok.”
Kita (termasuk saya) mungkin tertawa, tapi juga miris. Padahal, jauh hari sebelumnya, Lipset sudah mengingatkan bahwa tanpa konsensus nilai di kalangan elite dan literasi politik yang kuat di masyarakat, demokrasi akan kehilangan arah dan kepercayaan. Bila kondisi ini terus dibiarkan, yang akan disaksikan masyarakat bukanlah pembangunan, tetapi konflik demi konflik, dengan masyarakat sebagai korban sunyi yang terlupakan.
Lombok Tengah sepertinya sedang berada dalam persimpangan. Jika elite tetap sibuk saling menjatuhkan, siapa yang menjaga arah pembangunan? Jika masyarakat terus dibiarkan larut dalam narasi kegaduhan, siapa yang akan perjuangkan harapan? Jangan sampai pemerintah asyik bermain catur kekuasaan, sementara masyarakat hanya kebagian papan usangnya.
Demokrasi bukan alat untuk berkuasa, tetapi jalan menuju kesejahteraan bersama. Namun jalan ini harus dibersihkan dari ego pribadi, kepentingan sempit, serta praktik kuasa yang berlebihan dan menyesatkan. Kalau tidak, kita hanya akan sibuk menambal ban kendaraan demokrasi yang bocor, tapi tak pernah sampai ke tujuan.
*Penulis adalah Dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram juga pemerhati kebijakan dan pelayanan publik.
(JB)
