Lombok Tengah | Mandalika Today – Koalisi Masyarakat Nasionalisme Kabupaten Lombok Tengah (KOMNAS LOTENG) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (17/11/2025), menuntut pertanggungjawaban penuh atas dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi sekolah dasar di wilayah tersebut.
Berdasarkan pemberitahuan resmi yang disampaikan KOMNAS LOTENG, aksi digelar di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA ini diikuti oleh puluhan massa dengan membawa berbagai atribut lengkap meliputi sound system, spanduk, dan dokumen temuan proyek SD tahun 2024 dan 2025.
Dalam orasinya, Muhammad Khairijal Makmum, Ketua KOMNAS LOTENG, mengungkap temuan mendetail berbagai penyimpangan:
“Untuk proyek tahun 2024, kami menemukan masalah serius dalam renovasi SD di seluruh wilayah Lombok Tengah dan pengadaan TIK E-Catalog Media Pembelajaran,” tegas Khairijal.
Temuan ini diklaim diperkuat oleh hasil audit BPK RI NTB yang mengungkap:
– Kekurangan volume pekerjaan pada proses tender dan penunjukan langsung
– Kualitas material tidak sesuai spesifikasi
– Penyimpangan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK)
– Kelebihan pembayaran yang tidak sesuai volume proyek
“BPK telah meminta pengembalian seluruh kelebihan pembayaran tersebut. Sementara untuk proyek 2025, banyak pengerjaan yang tidak sesuai KAK,” tambahnya.
Setelah melakukan orasi yang cukup panjang, KOMNAS LOTENG akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Drs H L Idham Khalid, MPd beserta PPK. Dalam dialog terbuka tersebut, Kadis Pendidikan memberikan respons positif dengan mengakui temuan BPK.
“Kami mengapresiasi aspirasi masyarakat. Benar adanya, berdasarkan temuan BPK, terdapat proyek yang verifikasinya kurang dan mengharuskan pengembalian,” ujar Kadis Pendidikan.
Lebih lanjut, Kadis Pendidikan berkomitmen untuk memberikan data transparan yang meliputi:
– Jumlah titik sekolah penerima proyek
– Data kontraktor pelaksana
– Rincian pengembalian dana ke kas daerah.
L Aji Darmawan saat berdialog menegaskan dengan adanya pengakuan pengembalian dari Kadis, memperkuat dugaannya tentang kekeliruan dalam proyek tersebut.
“Kami mendesak pertanggung jawaban moral dan hukum terhadap seluruh proses pengembalian dana ke BPK tersebut. Kami bukan datang sebagai hakim tapi ingin jadi saksi sejarah selaku agen of control dan agen of change kami.” Ujar Aji di hadapan Kadisdik Loteng.
KOMNAS LOTENG menyampaikan apresiasi atas respons yang diberikan:
“Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan di kantor dinas pendidikan. Ini merupakan langkah awal menuju transparansi yang kami perjuangkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan good governance di sektor pendidikan Lombok Tengah.” Kata Aji.
Dengan pengakuan resmi dari Kadis Pendidikan tersebut, KOMNAS LOTENG berharap dapat terwujudnya pengawasan publik yang lebih efektif terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah di masa mendatang.
(Red/HSH)
