Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah 20 November Tahun 2025.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) di gedung ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat NTB. Jawabn Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten lombok tengah atas nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah
Berdasarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun Anggaran tahun
2026, rancangan peraturan daerah tentang RTRW tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah nomor 6 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari Jumat
14 NOVEMBER 2025 dan pada hari Rabu tanggal 19 November
2025, bahwa pada dasarnya atas dukungan dan persetujuan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap ketiga ranperda ini dengan beberapa usul saran untuk dilakukan penyempurnaan, dalam rangka sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten lombok tengah dan wabil khusus kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten lombok tengah.kami berharap agar usul saran yang bersinggungan langsung terhadap penyempurnaan ketiga rancangan peraturan daerah ini menjadi atensi penting dalam agenda pembahasan bersama nantinya.pimpinan dan anggota Dewan beserta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya ijinkan kami menyampaikan tanggapan atas usul, saran, masukan dan pertanyaan fraksi_fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:
Sebagai mana pemandanganum umum fraksi_fraksi DPRD kabupaten lombok tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2026 yang telah di sampaikan dalam sidang paripurna pada hari Rabu tanggal 30 oktober 2024, maka terhadap hal-hal yang
Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak di masing-masing kecamatan
e.pembagian wilayah penanggung jawab untuk optimalisasi pemungutan PBB pada masing_masing bidang.
Langkah_langkah setrategi tersebut di harapkan dapat mengoptimalkan pencapaian pada sebagai penopang fiskala daerah di tengah dinamika penurunan transfer keuangan daerah.untuk mendukung langkah_langkah tersebut, telah dialokasikan pula anggaran yang cukup memadai dan berupaya untuk melakukan pengembangan serta upaya penempatan sumber daya manusia yang kompeten pada unit_unit pemungut pendapatan
2, pentingnya kejujuran dan integritas petugas pemungut PAD untuk mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah dan penyalahan gunaan wewenang,
Menegaskan bahwa integritas dan kejujuran petugas adalah prasyarat utama kebersihan penghasilan pencapaian penerimaan daerah. Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal. Pemerintah daerah melalui Badan pendapatan daerah juga akan melakukan pengembangan kompetensi pengelolaan paja daerah seperti pemeriksa, penilai, dan juru sita yang bekerjasama dengan lembaga lembaga pelatihan yang sudah bersertifikat sehingga meminimalisir adanya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang. Sangsi tegas akan diterapkan perundang-undangan bagi setiap tindakan penyalah wewenang.
3. Berkaitan dengan kendala rendahnya serapan anggaran memasuki triwulan ketiga, diantaranya disebabkan karena beberapa paket pekerjaan fisik sebagian besar masih dalam proses pekerjaan.
Selain itu diawal proses pengadaan barang dan jasa juga memerlukan tahapan waktu termasuk kompleksitas penyelesaian administrasi kami terus mendorong kepada seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program-program Strategis dan melakukan evaluasi secara berkala, serta mengingatkan sisa waktu tahun anggaran berjalan yang semakin sempit. Diharapkan dengan berakhirnya anggaran, realisasi dan capaian fisik dapat terealisasi secara optimal.
4. Berikan dengan pernyataan Fraksi Gerindra yang meminta OPD untuk lebih mengedepankan program kegiatan yang bersifat mendesak dan skala prioritas menyikapi pemotongan TKD, pelu kami sampaikan bahwa kebijakan belanja dalam ranperda
APBD tahun anggaran 2026 telah melalui proses rasionalisasi dan penentuan arah kebijakan belanja berdasarkan skala
Prioritas yang cukup ketat,mengingat kemampuan fiskal yang sangat terbatas. Seluruh program dan kegiatan di fokuskan pada upaya_upaya yang bersifat mendesak, strategis, dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional.
5.terhadap antisipasi dampak perubahan iklim dan permintaan penempatan satgas bencana di tiga zona(aik meneng Tunjung tilah, dan empak bau) untuk mempercepat respon penanganan kebencanaan, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sangat intens terhadap upaya mitigasi bencana di dukung dengan upaya pemenuhan sarpras yang di perlukan serta peningkatan kapasitas dan mendorong penguatan peran satgas bencana khususnya pada tiga zona tersebut,guna memastikan kecepatan respon dan efektivitas penanganan bencana yang mampu menjangkau seluruh wilayah di kabupaten lombok tengah.
Prioritas yang cukup ketat,mengingat kemampuan fiskal yang sangat terbatas. Seluruh program dan kegiatan di fokuskan pada upaya_upaya yang bersifat mendesak, strategis, dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional.
5.terhadap antisipasi dampak perubahan iklim dan permintaan penempatan satgas bencana di tiga zona(aik meneng Tunjung tilah, dan empak bau) untuk mempercepat respon penanganan kebencanaan, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sangat intens terhadap upaya mitigasi bencana di dukung dengan upaya pemenuhan sarpras yang di perlukan serta peningkatan kapasitas dan mendorong penguatan peran satgas bencana khususnya pada tiga zona tersebut,guna memastikan kecepatan respon dan efektivitas penanganan bencana yang mampu menjangkau seluruh wilayah di kabupaten lombok tengah.
7). 6.terhadap permintaan fraksi Gerindra kepada OPD terkait untuk melakukan pengawasan yang sangat ketat mengenai kelangkaan pupuk akibat permainan spekulan, harga,dan kuota, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui OPD terkait terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap partai distribusi pupuk bersubsidi.pemerintah daerah melalui dinas pertanian telah membentuk tim pengawas pupuk dan pestisida yang tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah pengawas masing-masing kecamatan 3 orang yang bertugas Secara rutin melakukan pengawasan terhadap kios kios atau pengecer di wilayah masing masing untuk memantau dan mengetahui ketersediaan pupuk setiap musim tanam.mempertimbngkan sisa pupuk di setiap kecamatan masih kurang untuk pemupukan
8). Pendidikan dan akan berupaya melakukan komunikasi khusus melalui kementerian agama yang ada di tingkat daerah untuk dapat memperjuangkan penambahan kuota PPPK bagi guru madrasah sesuai kebutuhan riil di kabupaten lombok tengah.
8.perkaitan dengan maraknya sejumlah rumah penduduk yang di sewakan kepada wisatawan asing dan di manfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan nya agar di lakukan penertiban termasuk dengan hotel bungalow dan homestay dapat kami sampaikan bahwa praktek sewa rumah dan lahan penduduk khusus nya di daerah wisata oleh pihak asing marak terjadi.pemerintah daerah menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih selektif dan jelas dalam klausul sewa menyewa.pemerintah daerah juga telah melayangkan surat himbauan untuk pengurus perizinan terutama PBG kepada beberapa homestay. Villa
Dengan sewa menyewa lahan dan sampai saat ini sudah beberapa yang di kirim kan surat peringatan kepada pemilik selanjutnya dalam upaya penegakan perda, pemerintah daerah melalui satpol PP bekerja sama dengan OPD terkait lainnya terus berupaya melaksanakan penertiban, pengawasan, dan penindakan terhadap semua bentuk akomodasi pariwisata baik hotel,vila, bungalow dan homestay, Bungalow dan Homestay, termasuk rumah penduduk yang dialih pungsikan yang beroperasi Tampa izin yang sah.
9. Berkaitan dengan permintaan pembersihan semakbelukar di sepanjang jalan utama dan jalan wisata dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pembersihan rutin di sepanjang jalan wisata sangatlah penting untuk kenyamanan dan pemerintah daerah melalui dinas PUPR pada tahun 2025 ini telah melaksanakan aktivitas pembersihan bahu jalan.
10). Khusus nya di jalan_jalan wisata, contohnya di ruas jalan Teratak_pemotoh dan aik bukak_sekedek,sementara di jalan_jalan akses wisata bagian selatan saat ini dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi,seperti pengembur_mawun, dan mujur peras
10.berkaitan dengan data panjang saluran tersier yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang di nilai masih rancun dan meminta OPD terkait menyajikan data yang akurat,kami sependapat bahwa data yang akurat adalah tolak ukur perencanaan yang efektif.pemerintah daerah melalui dinas pertanian pada tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan saluran irigasi tersier. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi serta memastikan bahwa kondisi infrastruktur pendukung pertanian dapat
Terpantau dengan baik.melalui pendataan yang terstruktur dan menyeluruh,.di harapkan informasi mengenai kebutuhan perbaikan Maupun pengembangan saluran irigasi tersier dapat di susun secara lebih akurat,sehingga program pembangunan ke depan dapat di rencanakan dengan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan
11.Berkaitan dengan minim nya penerangan jalan umum (PJU)di sebagian besar desa dan pusat Kecamatan di wilayah kabupaten lombok tengah dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini jumlah PJU yang terpasang di suluruh wilayah kabupaten berjumlah sekitar 8.000 titik,sedentary kebutuhan ideal encapai ÷27.000 titik untuk menjangkau seluruh desa dan pusat kecamatan .dukungan penganggaran di.lakukan melalui optimalisasi penggunaan sumber Dana yang di peroleh melalui pendapatan PBJT-tenaga listrik atau yang sebelumnya di kenal dengan istilah pajak penerangan jalan(PPJ)
Untuk mendukung peningkatan pelayanan PJU.pemerintah daerah melalui dinas perhubungan, pada tahun anggaran 2026 telah merencanakan kegiatan pemasangan maupun pemeliharaan PJU pada beberapa ruas jalan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuawangan daerah. sementara untuk tahun ini (tahun anggaran 2025)dinas perhubungan juga telah melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan PJU pada sejumlah ruas jalan di kecamatan pujut khusunya di kawasan kuta dan sekitarnya ,mengingat kawasan tersebut merupakan destinasi pariwisata prioritas yang membutuhkan dukungan insfrastruktur penerangan yang memadai.jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi nasdem.
12.Berkaitan dengan permintaan kepada OPD terkait untuk melakukan pengerukan dan pembersihan saluran induk maupun saluran tersier untuk mengatasi potensi banjir
Dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.
B.Fraksi pertai golongan karya
12.Berkaitan dengan usul dam saran di tengah rasion alisasi anggaran agar pemerintah daerah bisa bekerja dengan efektif dan efisiensi sehingga RPJMD dapat terealisasi,pemerintah daerah telah berupaya melakukan penajaman program dan kegiatan pada masing- masing perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mendukung capaian sasaran dan indikator kinerja yang telah di tetapkan dalam RPJMD.melalui perencanaan yang terukur ,pengendalian,serta pelaksanaan yang berorientasi pada outcome,di harapkan seluruh program prioritas daerah tetap dapat
Secara tepat waktu,tepat sasaran ,dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.Berkaitan dengan upaya pemampaatan aset-aset daerah yang belum optimal dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya inventarisasi,appraisal dan penawaran dengan berbagai skema kerjasama kepada pihak- pihak yang kredibel agar aset-aset daerah tersebut dapat termampaatkan secara optimal,khususnya dalam peningkatan perolehan PAD.
3.Berkaitan dengan usul dan saran optimalisasi pelayanan dasar kesehatan pendidikan, bahwa pemerintah kabupaten lombok tengah mengupayakan prioritas yang di fokuskan pada peningkatan mutu SDM dan fasilitas pendukung dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)Serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan
Rakyat menanyakan tentang apa yang mendasari perubahan kelas dan tipe pada perangkat Daerah yang tertuang pada rancangan perda sehingga harus melakukan perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa perubahan kelas dan tipe pada perangkat Daerah khususnya Rumah Sakit dan Dinas Perhubungan, adalah dalam rangka penyesuaian berdasarkan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 sesuai surat Menteri dalam negeri nomor 100/2948/SJ tanggal 8 AGUSTUS 2016 perihal Rekomendasi hasil pemetaan urusan PemerintahanKonkuren di Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas perhubungan dengan tingkat intensitas dan beban kerja, sedangkan untuk Rumah Sakit adalah untuk tindak lanjut dari telah diberikan izin oleh Gubernur untuk kenaikan kelas Rumah Sakit karena telah memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ada, yaitu berdasarkan izin Gubernur
Nusa tenggara barat yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2025 tentang perizinan berbasis risiko dengan nomor izin :
08062200039990002.
Adapun untuk BPBD adalah tidak ada perubahan terkait tipelogi, hanya saja untuk menyatukan perangkat daerah BPBD yang sebelumya diatur dengan perda tersendiri untuk kemudian dimasukan dalam ranperda ini,
Bahwa secara khusus atas usul fraksi Nasdem yang berpendapat penting menambahkan mekanisme pengawasan oleh Inspektorat daerah dan komite medis terkait keberadaan Rumah sakit, dapat kami sampaikan bahwa ranperda pembentukan perangkat daerah hanyalah mengatur tentang pembentukan kelembagaan saja adapun terkait dengan mekanisme pengawasan dan sebagainya diatur lebih khusus dengan regulasi tersendiri.
Demikianlah atas penyampaian Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026, Ranperda tentang Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2045, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beberapa hal Substansi Ranperda yang Membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan Pada Agenda rapat Pembahasan Bersama, Sedangkan terhadap pertanyaan dalam pemandangan umum yang berkaitan dengan hal-hal teknis penyelenggaraan pelaksanaan program/kegiatan diluar konteks atau Substansi Rancangan peraturan Daerah, Jika di perlukan akan disampaikan dalam agenda rapat sebagaimana mestinya.
Akhirnya Semoga ALLAH SWT Senantiasa memberikan petunjuk dan Bidayahnya bagi kita semua dalam ikhtiar mewujudkanombok Tengah, “MASMIRAH” (MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS).
Dengan Kata Penutup.
A.N. BUPATI LOMBOK TENGAH,
WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH.
(JB)
