Mahasiswa NTB : Samudra Akan Kepung OJK, Bank NTB Syariah dan Kantor Gubernur di Nilai Tata Kelola BUMD Gagal Total
Mandalikatoday-Mataram,(NTB) — Gelombang kritik keras terhadap Bank NTB Syariah kian membesar. Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan tiga titik utama, OJK NTB, Bank NTB Syariah, dan Kantor Gubernur NTB.
Aksi ini disebut bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan peringatan serius atas krisis tata kelola BUMD dan kegagalan kepemimpinan daerah yang dinilai telah berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat.
SAMUDRA NTB menilai, lumpuhnya sistem perbankan Bank NTB Syariah bukan lagi persoalan teknis yang bisa dimaklumi.
Macetnya transaksi antarbank, tertundanya gaji ASN hingga tanggal 22, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bukti bahwa yang terjadi adalah kegagalan struktural dan sistemik.
“Ini bukan gangguan insidental. Ini kegagalan total tata kelola perbankan daerah,” tegas SAMUDRA NTB dalam pernyataan sikap resminya.
Menurut mereka, Bank NTB Syariah selama ini hanya menjual narasi perbaikan tanpa bukti nyata. Setiap krisis selalu direspons dengan klarifikasi normatif dan alasan teknis yang berulang, sementara masalah pokok tak pernah benar-benar diselesaikan.
Direksi Dinilai Paling Bertanggung Jawab
Dalam pernyataan sikapnya, SAMUDRA NTB secara tegas menunjuk direksi Bank NTB Syariah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini.
Direksi dinilai gagal menjaga keandalan sistem, gagal melindungi kepentingan ASN, dan gagal menjaga kepercayaan publik.
“Direksi Bank NTB Syariah tidak lagi layak dipertahankan. Mereka harus dicopot, bukan sekadar dipanggil klarifikasi atau diberi peringatan,” tegas mereka.
Tak hanya bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB juga menjadi sasaran kritik tajam. SAMUDRA NTB menilai OJK justru memilih sikap diam di tengah krisis pelayanan publik.
Sebagai lembaga pengawas perbankan, OJK dinilai gagal menunjukkan keberanian institusional untuk bertindak tegas. Sikap pasif tersebut dianggap memperkuat dugaan lemahnya fungsi pengawasan terhadap Bank NTB Syariah.
Gubernur NTB Dinilai Abai
Sorotan paling keras diarahkan kepada Gubernur NTB sebagai pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah.
Di tengah keterlambatan gaji ASN dan kesulitan masyarakat dalam bertransaksi, gubernur dinilai tidak hadir dengan langkah tegas dan keputusan berani.
SAMUDRA NTB bahkan menyebut sikap diam gubernur sebagai bentuk pembiaran yang menyakitkan rakyat.
Pernyataan Sikap Tegas
Dalam pernyataan resminya, SAMUDRA NTB menyampaikan sikap politik yang keras, Gubernur NTB adalah pemimpin miskin prestasi.
Miskin prestasi dalam mengelola BUMD,
miskin prestasi dalam menjamin pelayanan publik,
dan miskin prestasi dalam menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
Mereka menegaskan, jika setelah aksi ini tidak ada pencopotan direksi, tidak ada langkah konkret, dan tidak ada keberanian politik, maka kepemimpinan daerah dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.
“Ini Keras”
SAMUDRA NTB menutup pernyataan sikapnya dengan seruan tegas bahwa aksi ini adalah peringatan keras bagi penguasa.
“Rakyat tidak akan terus diam menghadapi ketidakadilan. Mahasiswa tidak akan berhenti bersuara ketika kekuasaan memilih abai.”
Aksi ini dipastikan akan membawa tuntutan utama, Copot Direksi Bank NTB Syariah, tegakkan pengawasan OJK, dan paksa pemerintah daerah bertanggung jawab.
(JB)
