Tanggapi Dinamika di PDAM Tirta Ardhia Rinjani, Sekjen DPP ARB : “Percayakan pada Proses dan Kebijakan Bupati
Mandalikatoday-Lombok Tengah,,(NTB) – DPP ARB memberikan tanggapan terkait dinamika aksi unjuk rasa yang sempat berujung ricuh di Kantor PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah pada Senin (7/9) kemarin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ARB Mustakim Togok menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden gesekan dan adu mulut yang sempat terjadi antara massa aksi dan pihak internal PDAM. Menurutnya, penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, namun sangat disayangkan jika harus diwarnai dengan ketegangan fisik maupun verbal.
“Kami sangat menyayangkan adanya insiden kericuhan dalam aksi demo beberapa hari lalu. Situasi seperti ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan secara berlebihan yang justru berpotensi memperkeruh suasana di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, pihak ARB mengajak semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk bersikap kepala dingin dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Mari kita serahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Bapak Bupati Lombok Tengah. Saya sangat meyakini dan percaya bahwa apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh Bapak Bupati pastilah sudah melalui pertimbangan yang matang serta sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Menanggapi adanya ketidakpuasan dari sejumlah pihak, Sekjen DPP ARB menilai hal tersebut sebagai dinamika sosial yang lumrah terjadi. Namun, ia menekankan pentingnya ruang dialog yang sehat dan objektif untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik.
“Perbedaan pendapat atau adanya pihak yang merasa tidak puas adalah hal yang wajar. Namun, semua itu bisa dibicarakan baik-baik melalui jalur komunikasi yang konstruktif. Terkait kinerja Direktur Utama (Dirut) yang telah ditunjuk oleh beliau, biarkan masyarakat yang menilai secara objektif berdasarkan fakta-fakta pelayanan di lapangan,” tutupnya secara bijak.
DPP ARB mengajak seluruh lapisan masyarakat Lombok Tengah untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan mengutamakan musyawarah mufakat demi kemajuan pelayanan publik yang lebih baik ke depan.
(JB)
