Kebijakan Wakil Bupati Bebankan ASN Dalam Mengurangi Angka Stunting di Loteng Cenderung Lepas Tangan.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Direktur Kawal NTB M Samsul Qomar Mengatakan , Loteng sebagai zona merah Stunting adalah tanggungjawab Pemerintah bukan ASN.
Pemerintah seyogyanya tidak Melempar batu sembunyi tangan Karena keputusan melibatkan ASN sebagai bapak asuh adalah upaya melempar tanggungjawab.
Semestinya Pemerintah segera Melakukan rapat khusus dengan Legislator mencari formula yang Lebih baik bukan malah Membebankan ASN untuk Menghadapi stunting.
Cara yang paling tepat Semestinya ada intervensi Anggaran khusus untuk Perbaikan Gizi penderita stunting Ini,” Kata MSQ.
“Lanjut Qomar, anggarannya dari mana?. Pemerintah dapat Melakukan Evaluasi terhadap Program yang Kurang mendesak Seperti Pembangunan bencingah yang Menelan dana 20 Miliar
Itu salah satunya. “Atau Memangkas pokir anggota Dewan yang tidak terlalu Berpengaruh terhadap Perekonomian rakyat dan Menggesernya untuk Pengentasan stunting,”Katanya.
“Direktur Kawal NTB M.Syamsul Qomar meminta Pemerintah Loteng untuk menghentikan cara Cara lama dimana setiap Kegiatan selalu membebani para ASN meski Jumlahnya tidak Besar. “Namun terus menerus Tetap menjadi beban bagi Keuangan dan ekonomi mereka.
Coba kita bayangkan, iuran Baznas, iuran yayasan Yatim Dhuafa, belum lagi kalau ada Acara ini itu, diminta partisipasi Mau berkurban saja ada iurannya.
Kebiasaan ini harus di hentikan Karena merusak tatanan birokrasi Jika prkatek seperti ini tetap terjadi, ‘Maka memang standar Manager birokrat Loteng yakni Sekda standar iuran ASN.
“Sekali lagi soal stunting ini Tanggungjawab bersama Eksekutif dan legislatif mereka yang memegang duit Loteng tinggal anggarkan pemenuhan Gizi ibu hamil dan anak yang kurang gizi tersebut,” Tutup Qomar.
(JB)
