Skandal Korupsi Dana Pendidikan di NTB: Pejabat dan Partai Politik Terlibat. - Mandalikatoday




Home / Polemik

Sabtu, 31 Mei 2025 - 10:18 WIB

Skandal Korupsi Dana Pendidikan di NTB: Pejabat dan Partai Politik Terlibat.

Skandal Korupsi Dana Pendidikan di NTB: Pejabat dan Partai Politik Terlibat.

 

Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – Sebuah skandal besar mengguncang NTB setelah beredarnya bukti transfer yang diduga terkait dengan korupsi dana pendidikan. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp, beberapa orang yang disebut-sebut sebagai mantan Komisioner, pengurus partai, dan pengamat politik menerima transfer dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp.25 juta hingga Rp.80 juta.

Baca Juga :  Aliansi AMARAH Kembali Aksi Demo Jilid ll di Kejati NTB Pertanyakan Kasus 13 Orang Oknum Anggota Dewan Nikmati Skandal Dana Siluman DPRD Provinsi.

Transfer ini diduga berasal dari inisial PT TT, sebuah perusahaan yang dikelola oleh orang-orang top dan dikendalikan oleh seorang pejabat inisial LGA. LGA sendiri diketahui pernah berhasrat maju dalam Pilkada 2024.

Bukti-bukti yang beredar menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk transfer tersebut diduga berasal dari fee proyek DAK dan lainnya yang mencapai Rp.25 miliar sejak tahun 2023. Namun, LGA tidak lolos dalam Pilkada 2024, dan kasus ini mulai terkuak ke publik,” ungkap MSQ.

Baca Juga :  Ormas Sasaka Nusantara NTB, Dukung Polri di Bawah Presiden.

Sementara Kasus ini semakin kompleks dengan adanya laporan tentang proyek Smart Class yang diduga fiktif dengan nilai fantastis. Proyek ini tidak pernah ada, namun pembayaran diduga sudah dilakukan. Kepala Dinas Dikbud lama, Aidy Furqon, saat ini sedang digugat di pengadilan.

Baca Juga :  Tim Advokasi KONI Provinsi NTB Gegabah dan Keluar dari ADART, Ketum harus Bijak

Masyarakat patut marah dengan kondisi ini, karena dana yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru diduga disalahgunakan. Anak-anak kita berhak atas pendidikan yang berkualitas, dan kita harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.”tutup Samsul Qomar.

(JB)

Share :

Baca Juga

Polemik

Calon Anggota DPRD Loteng Partai Demokrat No 4 Dapil Pemilihan Jonggat Pringgarata, Syamsul Bahri Kampanye Akbar Di Desa Sukarara.

Polemik

Komisi II DPRD Loteng Terima Haering GMPRI Soal Sengketa Lahan Masyarakat Desa Prabu Yang di Kuasai Pt. Pall.

Polemik

Diduga Ketua LSM GPAN Lombok Tengah Tilep Sewa Soundsystem Saat Aksi di ITDC Kek Mandalika.

Polemik

Rakor Bupati Loteng Evaluasi Penetapan Tapal Batas Wilayah Lobar

Polemik

Merasa Dirugikan, A Karim Gugat DPP Partai Berkarya ke PN Mataram

Polemik

Tim Advokasi KONI Provinsi NTB Gegabah dan Keluar dari ADART, Ketum harus Bijak

Polemik

ARB Soroti Potensi Gangguan Pelayanan Kesehatan di Lombok Tengah Akibat Ancaman Mogok Nakes Paruh Waktu

Polemik

M.SQ Terpilih Kembali Secara Aklamasi Musorkab KONI Loteng 2025.