ARB Soroti Potensi Gangguan Pelayanan Kesehatan di Lombok Tengah Akibat Ancaman Mogok Nakes Paruh Waktu - Mandalikatoday




Home / Polemik

Senin, 20 April 2026 - 08:17 WIB

ARB Soroti Potensi Gangguan Pelayanan Kesehatan di Lombok Tengah Akibat Ancaman Mogok Nakes Paruh Waktu

ARB Soroti Potensi Gangguan Pelayanan Kesehatan di Lombok Tengah Akibat Ancaman Mogok Nakes Paruh Waktu

Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) — Lembaga **Arah Reformasi Bersuara (ARB)** melalui sekjen Mustakim menyoroti potensi terganggunya pelayanan kesehatan di Kabupaten **Lombok Tengah** apabila rencana aksi mogok kerja tenaga kesehatan paruh waktu atau PKKK benar-benar terjadi.

Baca Juga :  Sengketa Tanah Waris Berakhir Damai, Advokat Persadin Kawal Ketat Mediasi yang Dipimpin Kades Beber Ersan Julianto

ARB menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, mengingat tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan publik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah.

Menurut ARB, isu yang berkembang di kalangan tenaga kesehatan paruh waktu tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengganggu pelayanan dasar masyarakat, termasuk layanan darurat, pemeriksaan rutin, hingga program kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  Kepala Resort Pekat Minta Maaf Perselisihan Dengan Kades Berakhir Damai Melalui Tabayun.

“Pemerintah daerah harus segera membuka ruang dialog dengan para tenaga kesehatan agar persoalan ini tidak berujung pada terganggunya layanan publik,” demikian sikap ARB dalam keterangan yang disampaikan.

ARB juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara transparan dan berkeadilan, khususnya terkait status kepegawaian serta hak-hak tenaga kesehatan paruh waktu yang selama ini dinilai belum optimal.

Baca Juga :  Kodim 1620/Loteng Kawal Penutupan Tambang Emas Ilegal di Gunung Dundang Desa Kuta

Hingga saat ini, pemerintah daerah Lombok Tengah diharapkan segera melakukan langkah mediasi untuk mencegah terjadinya aksi yang dapat berdampak luas pada masyarakat.tutup.mistakim

(JB)

Share :

Baca Juga

Headline

Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkades Lantan: BPD dan Panitia Resmi Memberhentikan Oknum Perangkat Desa dari Kepanitiaan

Polemik

Kasus Dana Siluman 15 Oknum Dewan Provinsi Mati Suri: Ketum Amarah NTB  Minta Kajati Kembalikan Dana Siluman Oknum Dewan.

Polemik

Tim Advokasi KONI Provinsi NTB Gegabah dan Keluar dari ADART, Ketum harus Bijak

Polemik

M.SQ Terpilih Kembali Secara Aklamasi Musorkab KONI Loteng 2025.

Polemik

‎Polres Loteng Lakukan Pengecekan SPPBE, Ungkap Penyebab Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Polemik

Rakor Bupati Loteng Evaluasi Penetapan Tapal Batas Wilayah Lobar

Polemik

Warga Berikan Makanan Ke Pos Polisi Sebagai Ucapan Terimakasih Atas Penjagaan Di Pujut

Polemik

Ketum Sasaka NTB Angkat Bicara Menyerukan Pernyataan dan Meminta Kedua kubu Kuasa Hukum Menahan Diri.