Lombok Tengah — Urusan air bersih di Lombok Tengah tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani. Perusahaan plat merah ini didesak netizen dan publik untuk segera spill alias buka-bukaan soal isi dompet mereka, mulai dari jumlah riil pelanggan aktif hingga total cuan alias pendapatan bersih yang mereka raup per tahun.
Gerakan menuntut transparansi ini disuarakan lantang oleh Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, Agus Sukandi. Saat ditemui di Praya pada Selasa (9/6/2026), Agus menilai sudah saatnya PDAM Lombok Tengah menyudahi gaya manajemen yang serba tertutup.
Sebagai BUMD yang hidup dari modal publik (APBD) dan mengurusi hajat hidup orang banyak, PDAM dinilai punya kewajiban moral dan hukum untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Gampangnya: masyarakat berhak tahu ke mana perginya uang yang mereka bayarkan setiap bulan.
”Masyarakat ini pelanggan sekaligus pemilik daerah, jadi berhak tahu ke mana aliran anggaran PDAM bergerak. Kita menuntut transparansi total. Berapa jumlah pasti pelanggan aktif saat ini? Berapa pendapatan riil yang masuk setiap tahunnya? Dan bagaimana rasio penggunaan anggaran tersebut untuk peningkatan layanan?” cetus Agus Sukandi kepada awak media.
Bukan tanpa alasan Agus melontarkan kritik pedas ini. Isu anggaran menjadi sangat sensitif karena berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Saat musim kemarau tiba, pelayanan air bersih di beberapa wilayah Lombok Tengah kerap kali ngadat dan butuh banyak pembenahan. Di sisi lain, obrolan soal suntikan modal untuk BUMD ini justru rajin menggelinding di meja legislatif (DPRD).
Agus menilai ada yang aneh jika potensi pendapatan dari puluhan ribu pelanggan nilainya besar, namun kualitas distribusi air ke rumah warga masih sering kembang-kempis.
”Kalau manajemen anggarannya transparan, publik kan bisa ikut mengawasi dan bantu cari formula solusinya. Jangan sampai pendapatan per tahunnya besar, tapi giliran operasional dan perbaikan pipa yang rusak, alasannya selalu klasik: minim anggaran,” sindirnya.
Biar tidak terus-terusan dicurigai, Agus Sukandi mendesak direksi PDAM Lombok Tengah untuk mulai hobi memajang laporan keuangan tahunan mereka di ruang publik, misalnya lewat kanal digital resmi yang gampang diakses masyarakat luas, atau lewat laporan berkala ke DPRD.
Langkah ini dianggap krusial untuk membangun akuntabilitas dan memperkuat Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, sistem yang transparan otomatis bakal menutup celah terjadinya ‘kebocoran’ atau penyimpangan anggaran di internal perusahaan.
(HSH)
