Mataram, 30 Juli 2025 — Di balik gemerlap Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang digelar di Nusa Tenggara Barat, suara-suara kekecewaan mulai terdengar. Salah satunya datang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, yang menyampaikan pernyataan sikap keras atas diabaikannya peran pekerja dan buruh transportasi lokal dalam perhelatan berskala nasional itu.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menilai panitia penyelenggara tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam momentum pemulihan ekonomi pascapandemi, seharusnya kegiatan sebesar FORNAS menjadi peluang bagi pengemudi ojek online, sopir GrabCar, usaha travel lokal, hingga pelaku transportasi komunitas untuk turut merasakan manfaat.
“Bukan hanya tak dilibatkan, tapi seolah dipinggirkan,” ujar Lalu.
“Kami melihat justru kendaraan dari luar daerah yang mendominasi, sementara pekerja lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri.”tambahnya.
Lebih dari itu, SPN NTB mengungkap kekhawatiran serius terhadap dugaan pelanggaran hukum terkait armada transportasi yang digunakan panitia. Mereka menerima berbagai laporan yang menyebutkan:
-
Kendaraan luar daerah memakai pelat nomor palsu atau tidak sesuai ketentuan,
-
Terdapat pelat motor dipasang pada kendaraan roda empat,
-
Beberapa kendaraan diduga tanpa izin operasional resmi.
Informasi ini, menurut SPN, telah menjadi perhatian masyarakat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bahkan disebut telah melayangkan aduan resmi ke Polda NTB.
Melalui pernyataan tertulis, SPN NTB menyampaikan tiga poin penting:
-
Protes keras terhadap sikap panitia yang mengabaikan buruh transportasi lokal;
-
Desakan kepada aparat kepolisian dan Dishub NTB untuk segera menyelidiki dugaan penggunaan pelat kendaraan ilegal;
-
Tuntutan evaluasi total terhadap panitia penyelenggara agar event nasional berikutnya tidak meninggalkan masyarakat lokal sebagai korban keterpinggiran.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan,” tegas Lalu, “Ini tentang keadilan dan keberpihakan. Jika tidak dimulai dari event sebesar ini, kapan lagi rakyat kecil akan punya ruang?”
Pernyataan sikap ini menambah panjang daftar kritik terhadap pelaksanaan FORNAS VIII yang sejak awal banyak disorot berbagai pihak. Apakah akan ada tindak lanjut dari pihak berwenang? Masyarakat NTB kini menunggu bukti, bukan sekadar janji.
(HSH)
