Wakil Bupati Lombok Tengah Sambut Baik Aksi Unjuk Rasa Guru Honorer Non Database.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) – 715 Guru honorer non Database menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati Kabupaten lombok tengah dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M Nursiah Pada Rabu 07/01/2026.
Wabup Nursiah, menyampaikan Apresiasi atas penyampaian Aspirasi yang dilakukan para ratusan guru didik secara terbuka dan tertib.
HM. Nursiah menegaskan bahwa Pemutusan kontrak guru honorer non database ini, bukan kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan keputusan ini murni Kebijakan dari Pemerintah Pusat,”katanya.
Kami di daerah tidak memiliki Kewenangan penuh. Hal Ini bukan kebijakan daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat. Kami hanya menjalankan perintah saja,” jelasnya.
Wakil Bupati memastikan Aspirasi 715 para guru honorer akan ditampung dan disampaikan Kepada pemerintah pusat.
Dan aspirasi ini akan kami Sampaikan ke pemerintah pusat, melalui gubernur, dan ditembuskan Kemen PAN-RB,” Katanya.
Tentu Aksi unjuk rasa ratusan guru tersebut sebagai protes yang Pemutusan kontrak kepada 715 Para guru honorer yang dirumahkan.
Dalam aksi demo tersebut, massa Membawa sejumlah spanduk sebagai tuntutan, mendesak Pemerintah Daerah agar Memberikan kejelasan status serta Mempertahankan guru honorer non Database untuk tetap mengajar di Sekolah masing-masing.
Salah satu perwakilan massa aksi, Wildan, menegaskan bahwa Kedatangan kami para guru honorer ini bertujuan meminta kebijakan Konkret dari Bupati Lombok Tengah Agar tidak merumahkan para guru yang sekian lama mengabdi dan mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa,” pintanya.
Dan saat ini ada 715 guru honorer non database yang terancam dirumahkan. ” Wahai para pemangku kebijakan, Pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dengan gaji yang sangat minim. Sekarang justru kami terancam kehilangan pekerjaan,” Tegas Wildan di hadapan massa.
Ia menilai kebijakan ini sangat tidak Adil, mengingat peran Guru honorer Selama ini sangat Vital dalam Menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, khususnya di Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menyampaikan tuntutan agar tidak ada satupun guru honorer yang dirumahkan dan meminta Pemerintah Daerah mencarikan Solusi kongkret yang berpihak pada Nasib tenaga pendidik yang sekian Tahun mengabdi di Daerah untuk Bangsa dan negara,” Tutup LWH.
(Jb)
