DPRD Fraksi Nasdem Lalu Galih Desak Pemerintah Lombok Tengah Berikan Penjelasan Transparan Proyek Siluman Misterius di Pantai Serangan Selong Belanak.
Mandalikatoday-Lombok Tengah,(NTB) — Beredarnya Sebuah video di Beberapa grup Whatsapp yang Menayangkan aksi warga terkait Proyek ‘misterius’ yang sedang dikerjakan di wilayah Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) NTB telah memicu kontroversi dan kemarahan di kalangan pemerhati lingkungan dan anggota DPRD Lombok Tengah.
Disebut misterius sebab proyek yang mengubah sebagian roi pantai Menjadi area yang menyerupai Kolam ini, dinilai minim sosialisasi dan tidak transparan.
Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, mengungkapkan kekagetannya.
“Masyarakat kaget tiba-tiba ada Pengerukan roi pantai dan aktivitas Proyek Misterius di sana.
Mereka lapor ke saya karena tidak tahu apa yang sedang di bangun,” ujarnya.
Menurutnya, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait Proyek ini sangat disayangkan.
Dia menyesalkan pemerintah yang Seolah menutup mata dan telinga terkait Proyek Misterius yang di Selong Belanak.
“Masyarakat tidak tahu apa-apa, tiba-tiba pantai sudah di rusak dan di rubah menjadi sesuatu yang tidak jelas. Ini jelas merugikan masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Proyek yang informasinya diduga dikerjakan oleh PT Efora ini Semakin menjadi sorotan karena tidak adanya kejelasan mengenai tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.
“Apa yang mau di buat pun tidak jelas. Ini bukan pembangunan, tapi Pengrusakan! Pemerintah harus Bertanggung jawab dan Memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” tandas Galih.
Salah seorang masyarakat setempat yang enggan di sebut namanya juga merasa resah dan khawatir dengan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini.
“Kami khawatir pantai kami akan rusak dan mata pencaharian kami akan hilang. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi kami,” harapnya.
Lombok Tengah Darurat Lingkungan
Kontroversi ini menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pembangunan. Masyarakat dan DPRD menuntut pemerintah untuk segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai proyek ini.
Kasus di Serangan ini menambah panjang daftar permasalahan yang terkait dengan lingkungan di Lombok Tengah. Saat daerah membutuhkan investasi, namun praktik yang terjadi sering abai dan merusak.
Di satu sisi, masyarakat juga meminta pelibatan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk hal vital mengenai lingkungan.
“Apalagi sekarang DPRD Lombok Tengah sedang membahas perda RTRW. Tentu kedepan kita harapkan rencana tata ruang wilayah yang baik dan berkeadilan segera akan terwujud. Jangan ada lagi yang surprise-surprise begini,” Tutup Galih.
(JB)
